Sebanyak 74.000 tuntutan hukum atas dugaan penggelapan tarif kereta api di Inggris dan Wales akan dibatalkan menyusul putusan penting yang menyatakan proses hukum yang digunakan oleh perusahaan kereta api Inggris tidak tepat.
Kepala hakim Inggris, Hakim Paul Goldspring, memutuskan pada hari Kamis bahwa prosedur peradilan tunggal (SJP), yang memungkinkan sidang hakim dilakukan secara tertutup, seharusnya tidak pernah diterapkan pada kasus-kasus ini.
Putusan itu dikeluarkan setelah enam kasus uji dinyatakan batal, yang mendorong peninjauan ulang terhadap semua tuntutan serupa. Pihak berwenang, termasuk Departemen Transportasi (DfT) dan berbagai operator kereta api, kini harus menyusun daftar pihak-pihak yang terdampak paling lambat akhir September, dengan tujuan menghubungi mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut.
SJP, yang biasanya digunakan untuk pelanggaran ringan seperti tidak membayar lisensi TV, digunakan secara tidak tepat oleh perusahaan kereta api untuk mempercepat kasus penghindaran tarif. Prosedur ini, yang diperkenalkan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana dan Pengadilan 2015, mengabaikan sidang terbuka dan telah dikritik karena kurangnya transparansi dan keadilan.
Menanggapi putusan tersebut, Northern Trains dan Greater Anglia, yang keduanya terlibat dalam penuntutan yang tidak pantas, menyampaikan permintaan maaf. Northern Trains menyambut baik putusan tersebut, dan menegaskan komitmen mereka untuk memperlakukan semua penumpang secara adil.
Christian Waters, seorang penumpang yang menghadapi pertarungan hukum serupa atas tarif £3,50, menyatakan kepuasannya dengan putusan tersebut, dan menyebutnya sebagai “pembenaran yang lengkap.” Kasusnya, seperti ribuan kasus lainnya, menyoroti kelemahan dalam proses SJP.
Proses pengembalian denda dan pembatalan putusan diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan, karena pengadilan dan perusahaan kereta api berupaya mengidentifikasi dan menghubungi mereka yang terdampak. Meskipun ada putusan, para ahli hukum menekankan bahwa hal ini tidak memberikan keleluasaan bagi orang untuk menghindari tarif kereta api, karena perusahaan kereta api masih dapat menuntut penggelapan tarif melalui jalur hukum lainnya.
Putusan tersebut telah mendorong seruan untuk reformasi SJP, dengan Asosiasi Hakim mengakui perlunya perbaikan untuk melindungi individu yang rentan dari potensi bahaya yang disebabkan oleh sistem saat ini.